Krisis iklim adalah masalah yang memerlukan tindakan nyata, bukan hanya sebatas wacana. Gagasan yang diusung oleh Calon Presiden RI Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta mengenai penanganan krisis iklim memiliki fokus pada keberpihakan, kolaborasi, dan diplomasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian krisis iklim tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga masyarakat luas, terutama yang miskin dan rentan.
Dalam menghadapi krisis iklim, Anies Baswedan menegaskan bahwa prioritas utama harus diberikan pada kelompok masyarakat yang paling terdampak, seperti warga pesisir Demak dan pulau terdepan Republik ini yang harus menghadapi dampak ekonomi yang serius akibat tenggelamnya tempat tinggal mereka. Tindakan penanggulangan krisis iklim haruslah melibatkan kepentingan jutaan warga rentan.
Pentingnya keberpihakan dalam penyelesaian krisis iklim tercermin dalam penolakan terhadap praktik-praktik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Anies Baswedan menyoroti contoh pengaturan subsidi untuk mobil listrik pribadi, yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Sebaliknya, ia mengusulkan untuk memprioritaskan ekspansi dan elektrifikasi transportasi massal yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam upaya menyelesaikan krisis iklim, penting juga untuk mengadopsi kebijakan berdasarkan bukti (evidence-based policy) daripada kolusi (collusion-based policy). Negara tidak bisa menghadapi masalah ini sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk warga masyarakat. Anies Baswedan mendorong adanya kolaborasi dan diplomasi sebagai kunci untuk mengatasi krisis iklim. Tidak hanya melibatkan kolaborasi dengan masyarakat lokal seperti yang telah dilakukan di Jakarta, tetapi juga melalui diplomasi dengan komunitas internasional.
Anies Baswedan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menangani krisis iklim di berbagai daerah. Tidak ada solusi tunggal yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Sebagai contoh, dalam penanganan masalah hutan, pendekatannya harus melibatkan partisipasi masyarakat adat dan memberikan mereka suara dalam pengambilan keputusan. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat harus dihentikan dan mereka harus dilindungi, bukan dipersekusi.
Dalam mencapai tujuan penyelesaian krisis iklim, diplomasi juga memainkan peran penting. Anies Baswedan mengajak Indonesia untuk lebih aktif dalam mendorong agenda keadilan iklim dalam ruang-ruang diplomasi internasional. Ia menyoroti pentingnya memperbarui pendekatan diplomasi yang tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga memperhatikan keadilan iklim secara global. Indonesia harus ikut menentukan arah penyelesaian krisis iklim dan menjadi teladan bagi komunitas dunia.
